"Kompas" dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai

Jakarta, Kompas - Persoalan berita di harian Kompas, 15 April 2005, bahwa "Menhan Malaysia Minta Maaf" telah diselesaikan dengan cara damai. Persoalan ini mencuat karena pada kenyataannya Menteri Pertahanan Malaysia, yang juga Wakil Perdana Menteri, YB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak sama sekali tidak pernah membuat pernyataan tersebut.

Sementara itu, Atase Pertahanan Indonesia di Malaysia Kolonel Hartind Hazrin, yang disebut Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, sebagai sumber resmi, menyatakan tidak pernah bertemu Najib, apalagi membicarakan soal tersebut.

Kejadian ini sempat membuat Najib kecewa karena selain tidak benar, dia merasa Kompas tidak pernah melakukan konfirmasi sebelum pemuatan berita. "Apalagi dampak dari pemuatan berita ini bisa mengganggu hubungan kedua negara. Mestinya Kompas sensitif apabila ada berita yang menyangkut pernyataan resmi wakil kepala negara karena melibatkan nama baik," demikian pernyataan Akmar Hisham Mokhles, Sekretaris Bidang Media Menteri Pertahanan Malaysia, di Jakarta, Selasa (3/5).

Atas kejadian ini, Suryopratomo, Pemimpin Redaksi Kompas, juga mengakui bahwa Kompas tidak sempat melakukan konfirmasi. "Kompas tidak pernah berniat untuk merugikan nama baik DPM Malaysia Najib, baik sebagai pribadi maupun institusi negara. Selain Kompas percaya atas sumber berita, kami kira berita tersebut malah memperlihatkan jiwa besar Pemimpin Malaysia. Apabila hal itu tidak benar, Kompas meminta maaf kepada DPM Najib dan masyarakat Malaysia atas kejadian ini," demikian pernyataan Suryopratomo.

Kedua belah pihak sepakat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, peran media sangat penting karena dua negara serumpun ini selain memiliki hubungan sosial dan budaya yang sama juga memiliki potensi untuk membangun perekonomian Asia Tenggara yang lebih maju.

Seperti diketahui, hubungan Indonesia dan Malaysia sempat menegang oleh persoalan pemulangan tenaga kerja Indonesia dan kasus Ambalat. Kedua negara berupaya untuk memulihkan hubungan, baik melalui pertemuan rutin tingkat kepala negara maupun para menteri. (ias, Rabu, 4 Mei 2005)