Jakarta (ANTARA News) - Ratusan gabungan karateka dari sejumlah perguruan karate melakukan aksi demo di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Rabu, menuntut agar proses hukum dilaksanakan secara transparan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan empat oknum polisi Diraja Malaysia terhadap wasit karate Indonesia, Donald Luther Kolopita di Malaysia, pekan lalu.
Gabungan karateka ini antara lain dari PB Forki, Inkai (Institut Karate-do Indonesia ), Inkado (Institut Karate-do), Perguruan Wadokai menggelar spanduk yang juga menuntut agar pihak Malaysia meminta maaf atas terjadinya kasus itu.
Bersamaan dengan demo karateka, juga bergabung aksi demo dari kelompok pemuda yang menuntut hasil yang sama kepada Kedubes Malaysia di Jakarta.
"Kami menuntut agar proses hukum terkait kasus penganiayan terhadap wasit Donald dilaksanakan secara transparan," kata Hermawan Sulistyo, Sekjen Pengurus Pusat Institut Karate-do Indonesia (PP Inkai) di sela-sela aksi demo karateka yang mengenakan baju karate berwarna putih.
Ia mengatakan mereka tidak hanya menuntut agar proses dan tindakan hukum terhadap empat oknum Polisi Diraja Malaysia itu berlangsung secara transparan, tapi juga harus dilaporkan secara terbuka.
"Kami juga minta proses hukum juga dilaporkan," kata Hermawan yang juga dikenal sebagai pengamat politik itu.
Selain itu, menurut dia, pihaknya juga menuntut pemerintah Malaysia untuk meminta maaf secara resmi terhadap pemerintah Indonesia. (Antara)
Baca Juga
DPR Panggil Menlu Terkait Pemukulan Wasit RI di Malaysia
Para anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi memastikan segera memanggil Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda terkait pemukulan wasit senior karate dari Indonesia, Donald Kolopita, oleh empat polisi Malaysia beberapa waktu lalu di Kuala Lumpur.
Sekitar Seribu Karateka akan Demo ke Kedubes Malaysia
Sebanyak 1.000 warga Inkai (Institut Karate-do Indonesia ) dan Inkado (Institut Karate-do) akan melakukan demo di Kedutaan Besar Malaysia , Jakarta, pada Rabu.
GMNI Desak Pemerintah Evaluasi Hubungan RI-Malaysia
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi hubungan yang telah dijalin dengan Malaysia menyusul terjadinya serangkaian tindakan kekerasan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).