Kamis, 4 Nopember 2004 10:17
Pekanbaru - -Bertemu dan berdialog selama satu jam dengan masyarakat Riau dianggap Presiden Susilo Bambang Yudoyono belum mencukupi untuk menampung aspirasi masyarakat Riau. Dihadapan tokoh-tokoh masyarakat, SBY berjanji akan datang lagi dan mengadakan pertemuan lanjutan.
“Dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas berapa betul banyaknya masyarakat Riau yang miskin. Ini bisa dilihat dari rumah masyarakat yang tidak memadai, jaminan hidup yang tidak ada, dan tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya,” ujar SBY dalam pertemuannya dengan tokoh masyarakat di Gedung Daerah Riau, Rabu (3/11) kemarin.
SBY juga menyatakan kunjungannya kali ini merupakan utang yang harus ditebus, karena saat Pemilu lalu tak sempat datang, maka pilihannya adalah Riau untuk melakukan kunjungan pertama ke daerah setelah dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober lalu.
SBY juga menyambut baik dibangunnya proyek-proyek strategis di Riau, karena menurutnya proyek-proyek tersebut sangat penting dan menjangkau ke depan. “Untuk itu perlu menyatukan pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Karena kalau hanya mengandalkan APBN saja tidak mungkin dan butuh kerjasama dari swasta. Sementara swasta juga butuh jaminan dari
DBH Migas
Dalam pertemuan tersebut, tokoh-tokoh Riau, termasuk Wagubri dan wakil Akademisi, senada meminta supaya presiden mempertimbangkan kembali dana bagi hasil minyak dan gas (DBH migas) untuk Riau. Kenaikan DBH 0,5 persen dari 30 persen yang diterima saat ini tidak memadai untuk mewujudkan keinginan Riau menjadi daerah yang maju, makmur, dan terlepas dari belenggu permasalahan yang mendasar.
Seperti yang diungkapkan Ketua Umum FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) H. Abbas Jamil, bahwa FKPMR menolak kenaikan 0,5 persen dan mendesak pemerintah pusat agar memberikan DBH yang lebih adil dengan perimbangan Provinsi Riau sebesar 70 persen dan pemerintah pusat 30 persen.
“Apabila pemerintah pusat mengakomodir aspirasi masyarakat Riau ini, kami memastikan bersedia membantu menyukseskan sembilan butir instruksi Presiden kepada seluruh kepala daerah atau gubernur se-Indonesia. Serta akan mengawal dan mengawasi secara komprehensif terhadap jalannya instruksi tersebut di provinsi,” jelas Abbas.
Abbas juga menyatakan betapa pedihnya hati masyarakat Riau, karena putra daerah ini tidak terakomodir dalam kabinet Indonesia Bersatu. “Hal ini semakin menambah daftar panjang kepedihan masyarakat Riau selama bergabung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Dalam jawabannya, SBY mengakui bahwa Riau selama ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pemerintah pusat, terutama dalam Sumber Daya Alam. Tetapi untuk memenuhi tuntutan tersebut terdapat Undang-Udang yang harus kembali dibicarakan agar sesuai keinginan masyarakat.
“Saya akan mempelajari terlebih dahulu permasalahan tersebut. Hal ini mengingat waktu pertemuan yang sangat terbatas dan tidak bisa diputuskan begitu saja,” ujar presiden. Good Governance
Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengimbau kepada kepala daerah untuk menegakkan good governance. Bahkan dirinya akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang bekerja dengan sungguh-sungguh serta akan memberi sanksi yang berat apabila lalai menjalankan tugasnya, atau melakukan penyimpangan.
SBY juga memerintahkan kepala daerah, bupati dan walikota, untuk sering turun ke daerah dan berdialog dengan masyarakat. Hal ini akan mempererat hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat dan kepala daerah akan mengetahui benar bagaimana kondisi masyarakat.
“Misalnya melakukan buka bersama dengan masyarakat dan mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihannya. Lantas tahun besok turun lagi dan melihat apakah sudah ada perkembangan di tengah masyarakat tersebut,” papar SBY.
. Kasus Tanah
Bertemu dan berdialog dengan SBY dimanfaatkan betul oleh Kepala Dusun Ampaian Rotan Darpan Arianto, yang membeberkan tindakan yang dilakukan oleh Timbang Sianipar pada tahun 2003 terhadap lahan milik warganya dan rumah warga. Permasalahan ini sebetulnya sudah disampaikan ke DPRRI dan Mabes Polri, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.
SBY langsung menanyakan persoalannya kepada Kapolda Riau Brigjen Pol Deddy S Komarudin dan dijawab Kapolda bahwa masalah tersebut intinya adalah status tanah yang belum clear. Timbang Sianipar pun menurut kapolda sudah pernah ditangkap dan diproses karena dia menakut-nakuti masyarakat dengan senjata api. Tapi saat diajukan ke Kejaksaan dan pengadilan dia bebas murni.
Jawaban Kapolda ini langsung di cross cek SBY kepada Kajati yang juga hadir saat itu. Menurut Kajati, dalam rapat Muspida sudah diputuskan untuk mendudukkan dulu status tanah tersebut. Setelah itu baru diambil langkah-langkah oleh gubernur. Mengenai perkara bebasnya Sianipar, disebutkan Kajati bahwa hal tersebut merupakan wewenang pengadilan.
Pada kesempatan tersebut juga mengemuka keinginan masyarakat untuk merevisi UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Karena hak-hak masyarakat terutama hak ulayat, tidak tergambar secara jelas dalam undang-undang tersebut. Apalagi saat ini semakin tingginya penggunaan lahan yang dianggap akan memicu ketidakadilan.
Menanggapi masalah tersebut, SBY menyebutkan bahwa permasalahan agraria, tata guna, dan tata ruang sewajarnya dieavaluasi. Karena banyak sekali permasalahan yang menyangkut agraria dan pemanfaatan lahan ini. Hal ini perlu diatur agar tidak ada perselisihan antara penduduk setempat dengan perusahaan swasta yang menggunakan lahan itu ataupun negara.
Buka Bersama
Kedatangan SBY ke Riau ini juga diikuti oleh tujuh menteri Kabinet Indonesia Bersatu yaitu Menko Polkam Widodo AS, Menko Kesra Alwi Sihab, Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Kesehatan Siti Fadila Subari, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Kemudian Kapolri Da’I Bachtiar, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Ketua PMI Mar’ie Muhammad.
Sementara undangan yang hadir di ruang pertemuan terdiri atas berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat Riau, perwakilan masyarakat dari kabupaten dan
Dialog dengan masyarakat pun berakhir beberapa menit sebelum waktu berbuka puasa. SBY bersama istri dan rombongan melakukan buka bersama di kediaman Gubri dan shalat berjamaah di mushala. Setelah menyantap hidangan malam, pada pukul 19.20 WIB SBY dan rombongan berangkat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim dan bertolak ke
