SBY-Kalla Resmi Didukung PKS

Jum'at, 27 Agustus 2004 12:54

Jakarta - Kader Muda Golkar Tolak Mega-Hasyim

JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberi dukungan penuh kepada calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla, pada pemilu presiden putaran kedua 20 September mendatang. Dukungan PKS itu diwujudkan dalam lima nota kesepahaman.

Hal itu diungkapkan Presiden PKS Hidayat Nurwahid dalam keterangan pers di Kantor PKS usai melakukan pertemuan dengan SBY di Hotel Regent, Jakarta, Kamis (26/8). "Lembaga tinggi partai yakni DPP, MPP, dan DSP berdasarkan mandat dari Majelis Syuro PKS memutuskan untuk memberi dukungan penuh kepada Yudhoyono-Kalla," kata Hidayat Nurwahid. Keputusan ini, menurut Hidayat, bersifat mengikat seluruh pengurus dan kader serta menjadi pedoman bagi simpatisan PKS dan konstituen yang bertekad untuk melakukan perubahan bersama PKS.

Pengamat Politik dari Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), Sukardi Rinakit, menilai dukungan PKS itu akan mengesankan bahwa SBY-Kalla kaum reformis. “Saya kira dengan dukungan PKS, maka akan ada kesan bahwa SBY-Kalla lebih reformis,” kata dia. Sukardi tidak setuju bila dukungan PKS akan mengakibatkan kesan SBY-Kalla sebagai simbol perubahan semakin kuat. “Saya kira tidak sampai ke sana, karena simbol perubahan itu relatif. Mungkin lebih tepat sebagai golongan pembaharu, karena SBY-Kalla lebih banyak didukung partai baru,” kata dia.

Meski begitu, kata Sukardi, dukungan PKS terhadap SBY-Kalla, menurut dia, tidak serta akan memberikan perolehan suara yang begitu besar dari massa PKS. Berdasarkan polling yang dilakukan SSS, dua pertiga massa PKS akan memilih golput (golongan putih).


Lima Nota

Menurut Hidayat, PKS dengan SBY telah membuat nota kesepahaman untuk menjalin sebuah kebersamaan dalam melaksanakan perubahan menuju Indonesia madani yang adil aman dan sejahtera.

Ada lima point nota kesepahaman yang diteken Hidayat Nurwahid dan SBY kemarin. Pertama, konsisten melakukan perubahan, membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional. Di antaranya, dibuktikan dengan keteladanan dan kesiapan menghentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi serta tidak mengulangi kesalahan pengelola negara sebelumnya dan tidak menjadikan kekuasaan untuk mendzalimi umat dan bangsa Indonesia.

Kedua, mempertahankan kedaulatan NKRI di tengah-tengah percaturan dan pergaulan dunia internasional. Ketiga, melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia dalam rangka terbentuknya masyarakat madani, mengedepankan supremasi sipil dan tidak menghadirkan pemerintahan 'yang militeristik' dan atau 'police state'.

Keempat, meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat serta mengedepankan penegakan hukum serta penghormatan terhadap HAM. Kelima, menudukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Sikap PKS itu diambil berdasarkan Keputusan Mejelis Syuro III tentang perlunya PKS membentuk koalisi karena perolehan pemilu legislatif kurang dari 20 persen. Keputusan Majelis Syuro III tentang kriteria capres yang didukung PKS. Keputusan Majelis Syuro IV tentang diperlukannya sikap partai dalam pilpres putaran I dan II.

Selain itu, juga didasarkan Keputusan Majelis Syuro VI tentang hasil analisis komprehensif terhadap calon presiden putaran kedua. Pertimbangan lainnya, hasil komunikasi politik yang telah dibangun dengan para capres.


SBY Janji

Dalam kesempatan yang sama, Capres SBY mengatakan dirinya telah membangun kesepakatan dengan PKS untuk membangun Indonesia aman adil dan sejahtera. "Sebenarnya kami telah lama membangun kebersamaan. Namun karena proses politik akhirnya baru sekarang sepakat dalam membangun prinisp dasar pemerintahan," tandasnya.
"Kami juga akan membangun pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, penegakan keadilan dan kesejahteraan. Insya Allah agenda yang dapat kami jalankan akan lebih baik," ungkapnya.

SBY mengatakan, kesepakatan itu nantinya untuk menuju tanggal 20 September guna mengawal proses demokrasi. "Rakyat dapat mengalami perubahan yang lebih baik," ungkapnya. Ditanya soal implementasi kebersamaan? SBY menyatakan hal itu akan disatukan dalam form dan agenda yang dituangkan dalam nota kesepakatan. "Dan ini akan kami bangun pada tingkat pemerintah dan juga dukungan dari tingkat legislatif," tegasnya. "Yang menyatukan komitmen kami adalah perubahan, pemerintahan yang bersih menuju keadilan dan kesejahteraan," kata SBY.

Pada kesempatan itu SBY memastikan dirinya sama sekali tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut membantah kabar kalau SBY berniat akan meninjau kembali hubungan dengan Israel jika terpilih nanti. "Pembukaan hubungan diplomatik itu bertentangan dengan semangat perjuangan rakyat Palestina," kata SBY. Menurut SBY, dukungan terhadap perjuangan di Palestina tetap merupakan posisi dasar Indonesia dalam politik luar negerinya. "Tentu hal ini yang harus kami serukan," kata SBY. "Dan masalah Timur Tengah harus selesai. Karena itu komitmen dan perjuangan tersebut akan menjadi landasan keputusan kami nantinya," katanya.

Tolak Mega-Hasyim

Sementara kemarin kader-kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Forum Kader dan Pemilih Partai Golkar menolak keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang mendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.

Dengan koalisi itu Partai Golkar dapat dianggap oportunis karena hanya mementingkan urusan bag-bagi kekuasaan ketimbang memperhatikan aspirasi warganya yang berkembang di arus bawah. Pernyataan ini disampaikan bersama di Hotel JW Marriott, Jakarta. Hadir mendukung pernyataan antara lain Penasihat Partai Golkar Muladi, anggota DPR/MPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, dan tokoh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorris Raweyai. Mereka memasang spanduk-spanduk antara lain bertuliskan "Kader dan Pemilih Partai Golkar Kecewa dengan Hasil Rapim Partai Golkar" dan "Partai Tak Hanya Pengurus tapi Juga Kader dan Pemilih".

Dalam pernyataan sikapnya disebutkan, keputusan Rapimnas Partai Golkar dianggap bertentangan dengan janji Golkar kepada kader dan pemilihnya. "Ketika Pemilu Legislatif 5 April dan Pemilu Presiden putaran pertama 5 Juli 2004 di mana-mana elite Partai Golkar mengatakan, pemerintahan saat ini sudah gagal, Partai Golkar juga menjanjikan kepada kami akan berjuang mengganti pemerintahan, kini rapim ternyata mengkhianti janji kepada kami karena ternyata mendukung status quo," M Azhari.

Andi Sinulingga, tokoh AMPG, menambahkan, forum ini bukan berarti mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Kalau pun Golkar medukung Yudhoyono itu juga karena pertimbangan pembagian kekuasaan. "Yang kami inginkan adalah Golkar memainkan peran oposisi sebab calon kita sudah kalah. Kalau Golkar memainkan perannnya sebagai balancing control itulah sumbangan Golkar berikutnya bagi Indonesia setelah konvensi," katanya.

Jangan Main Ancam

Dalam kesempatan yang sama, Penasihat Partai Golkar Muladi mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung agar jangan bersikap reaktif terhadap kader Golkar yang menentang keputusan mendukung pasangan Megawati-Hasyim.

"Saya anjurkan kepada Pak Akbar Tandjung jangan mengancam-ancam orang untuk dipecat dari Golkar, suara yang berbeda ini harus disikapi dengan bijak bukan sebagai musuh," ujar Muladi di Jakarta.

Muladi sendiri mengaku kecewa dengan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang menyatakan berkoalisi dengan pasangan Mega-Hasyim. Langkah itu disebutnya sebagai political gambling karena Golkar berkoalisi dengan calon yang belum tentu menang. Akan lebih elegan jika Golkar beroposisi, itu lebih menarik simpati rakyat. "Yang menyakitkan dalam Pemilu Presiden kemarin, mesin poltik Golkar tidak bergerak sepenuhnya, tapi sekarang bergerak semua untuk orang yang bukan calon dari Golkar," ungkapnya. Muladi juga mengingatkan pimpinan Partai Golkar untuk tidak menekan masyarakat atau mempengaruhi masyarakat melalui mesin politik yang dikerahkannya menjelang Pemilu Presiden putaran kedua. Biarkan masyarakat menentukan sendiri sesuai hati nurani untuk memilih. "Rakyat jangan dipengaruhi untuk memilih siapa, biarkan rakyat memilih sesuai dengan hati nuraninya, rakyat sekarang bukan rakyat yang bodoh lagi, tidak perlu ada koalisi yang menekan dengan berbagai cara, saya kira ini tidak demokratis," katanya. (irmn/dt,kc,an,edt)